Link atau Situs Penting Yang Perlu Diketahui Oleh Operator dan Guru Tahun 2020

GuruLiterasi.com | Link atau Situs Penting Yang Perlu Diketahui Oleh Operator dan Guru Tahun 2020 - Merupakan hasil yang tengah dirangkum oleh Admin selama melakukan proses pendataan, pengiriman, pelaporan, tunjangan, dan lain sebagainya khususnya di tahun 2020/2021.

Perlu atau tidak, link atau situs penting ini sangat diperlukan dan wajib diketahui oleh operator sekolah atau guru dalam melakukan pengecekan dan pelaporan data satuan pendidikan di masing-masing jenjang sekolah.

Masing-masing link tentunya memiliki tujuan dan fungsi maksud yang berbeda-beda, oleh karena itu link atau situs penting ini akan Admin bagikan sebagai bahan catatan operator sekolah dan guru di tahun 2020/2021.

Apa sajakah Link atau Situs Penting Yang Perlu Diketahui Oleh Operator dan Guru Tahun 2020?

1. Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
   https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/
2. Bantuan Operasional Sekolah
   https://bos.kemdikbud.go.id/
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
   https://simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id/
4. Sistem Informasi Program Indonesia Pintar (PIP)
   https://pip.kemdikbud.go.id/
5. Pemtaan Mutu Pendidikan (PMP)
   https://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/
6. Pusdatin
   https://pusdatin.kemdikbud.go.id/
7. Manajemen Sekolah
   https://sp.datadik.kemdikbud.go.id/
8. Individual GTK
   https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id/
9. Website Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan
   http://dapodik.data.kemdikbud.go.id/
10. Pusat Data dan Teknologi Informasi
    https://sdm.data.kemdikbud.go.id/
    http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id
    http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id
    http://wilayah.data.kemdikbud.go.id/
    http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/spatribut/
    http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/prosespembelajaran/
11. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK)
    http://gtk.data.kemdikbud.go.id/
12. Verivikasi dan Validasi No Ponsel Peserta Didik
    https://vervalpdnew.data.kemdikbud.go.id/vervalponsel/
13. Portal Layanan Program GTK Kemendikbud
    https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/
14. Dirjen GTK
    https://gtk.kemdikbud.go.id/
15. Informasi Tunjangan Profesi
    http://223.27.153.196:212/
    https://info.gtk.kemdikbud.go.id/

Cukup banyak memang Link atau Situs Penting Yang Perlu Diketahui Oleh Operator dan Guru Tahun 2020 belum lagi dengan link atau situs penting yang lain, sergur misalnya.

Demikian yang bisa Admin rangkum dan semoga bermanfaat.

Klik "Baca Selengkapnya"

1 - 7 Agustus 2020 SKB CPNS Lamongan 2019 Segera Lakukan Regristasi Ulang

1 - 7 Agustus 2020 SKB CPNS Lamongan 2019 Segera Lakukan Regristasi Ulang! jika tidak, maka kelalaian peserta akan menjadi tanggung jawab pribadi.

Hal tersebut sebagaimana hasil dari tindak lanjut Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No K26-30/V 116-4/99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Formasi Tahun 2019.

Bagi peserta yang dinyatakan lolos tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk formasi tahun 2019 wajib melakukan pendaftaran atau Regristasi Ulang.

Berdasarkan hasil pengumuman Nomor 810/853/413.205/2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Lamongan.

 

Jumlah peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebanyak 1.054 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Menuju tahap selanjutnya, para peserta yang telah lolos diberikan waktu 7 hari mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB.

Akun yang digunakan untuk melakukan regristasi ulang adalah akun masing-masing peserta untuk dapat masuk ke Login Akun SSCN 2019 dengan mengisi NIK dan Password.

Alamat laman untuk dapat masuk melakukan Regristasi Ulang adalah https://sscn.bkn.go.id/ dan bagi peserta yang mengalami masalah login, dapat mengakses laman pusat bantuan pada https://helpdesk.bkn.go.id/sscn/home.

Selain proses regristasi ulang, peserta yang masuk tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga bisa memilih lokasi tes pelaksanaan SKB.

Lokasi dapat ditentukan oleh BKN Pusat, kantor BKN Regional, Unit Pelayanan Teknis BKN atau lokasi yang difasilitasi oleh BKN di seluruh Indonesia.

Dalam pemilihan lokasi tes SKB, peserta dianjurkan sesuai domisili atau tempat tinggal peserta saat ini.

Jika peserta yang tempat tinggalnya di Lamongan dan lembaga atau instansi yang dipilih berada di Kalimantan, maka peserta dapat memilih lokasi di cukup di daerah tempat tinggal atau yang terdekat dari pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Di Lamongan sendiri terdapat beberapa titik lokasi yang sudah di pilih untuk ditentukan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Untuk informasi lebih lanjut tentang waktu regristasi ulang, tempat-tempat lokasi pelaksanaan SKB, ketentuan kartu peserta dan tanggal pengumuman lingkup wilayah Kabupaten Lamongan simak lebih lanjut pada 👉 1 - 7 Agustus 2020 Batas Waktu Regristasi SKB CPNS Lamongan Formasi 2019 dan Ketentuan.

Klik "Baca Selengkapnya"

Cara Mengetahui Status Akreditasi Sekolah/Madrasah Apakah Diperpanjang Tahun ini

Cara Mengetahui Status Akreditasi Sekolah/Madrasah Apakah Diperpanjang Tahun ini sangatlah mudah. Bapak atau Ibu Kepala Sekolah dapat menyimak tahapan-tahapan yang Admin sampaikan.

Saat ini BAN-S/M telah menetapkan kebijakan baru tentang status perpanjangan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Sebanyak 16.314 sekolah atau madrasah baik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia mengalami perpanjangan status masa akreditasi.

Perpanjangan Status Akreditasi Sekolah/Madrasah yang telah habis masa berlaku sertifikatnya dan belum diakreditasi ulang agar memperoleh kepastian hukum atas Status Sekolah/Madrasah.

Kepastian tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018, sehingga BAN-S/M perlu menetapkan Kebijakan.

Total dari 34 provinsi tersebut diatas mulai dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA sebanyak 16.314 dihitung dari jumlah keseluruhan.

Untuk SD/MI sendiri sebanyak 11.908, untuk jenjang SMP/MTs sebanyak 3.338, dan untuk jenjang SMA/MA sebanyak 1.067.

Lantas! Bagaimana cara mengetahui status akreditasi Sekolah/Madrasah apakah diperpanjang tahun ini.

Bapak atau Ibu kepala sekolah dapat mengetahui status akreditasi sekolah atau madrasah kita melalui cara-cara berikut.

2 Cara Mengetahui Status Akreditasi Sekolah/Madrasah Apakah Diperpanjang Tahun ini

Untuk mengetahui apakah sekolah atau madrasah kita termasuk diperpanjang tahun ini hingga batas waktu yang ditentukan melalui surat.

Terdapat 2 (dua) cara untuk mengetahuinya, yaitu dengan login SisPenA atau Login Surat Perpanjangan Sertifikat.

Cara Pertama: Login SisPenA

1. Klik link berikut: https://bansm.kemdikbud.go.id/sispena/login
2. Isikan Username (NPSN), Password (NPSN) dan Isikan Kode.
3. Klik Login.
4. Klik Dashboard di pojok kiri atas setelah tampilan terbuka.
5. Surat Perpanjangan Sertifikat: Klik Unduh.

Cara Kedua: Login Surat Perpanjangan Sertifikat

1. Klik link berikut: https://bansm.kemdikbud.go.id/sispena/surat_perpanjangan
2. Masukkan NPSN
3. Klik Cari Sekolah
4. Download

Cara Mengetahui Status Akreditasi Sekolah/Madrasah Apakah Diperpanjang Tahun ini cukup mudah. Oleh karena itu, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah dapat memeriksa secara pribadi.

Bapak atau Ibu Guru kepala sekolah dapat menyimpan atau mencetak bukti fisik tersebut sebagai arsip.

Sumber laman https://bansm.kemdikbud.go.id/pengumuman/read/perpanjangan-status-akreditasi-sekolah-madrasah


Semoga bermanfaat.

Klik "Baca Selengkapnya"

Manajemen Pembelajaran Daring Jarak Jauh Yang Dilakukan Oleh Guru

GuruLiterasi.com - Pelaksanaan Pembelajaran Daring Dalam Masa Covid memang sangat sekali dianjurkan oleh jenjang satuan pendidikan.

Kepala Sekolah selaku manajerial lembaga juga wajib melaksanakan kegiatan tersebut melalui guru-guru yang ada.

Penentuan pelaksanaan pembelajaran daring jarak jauh yang diambil dan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Guru tidak semata-mata langsung dilaksanakan, namun juga melihat kondisi keadaan peserta didik, orang tua atau wali murid.

Dalam Masa Covid, belajar dari rumah dan jaga jarak memang adalah pilihan yang bijak, oleh karena itu guru menciptakan pembelajaran yang mengundang antuasiasme, semangat, bahagia dan menyenangkan bagi peserta didik yang ada.

Panduan pembelajaran daring yang mengena dan bermakna yang dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Guru sebelum dilaksanakan adalah dengan: a) Mengidentifikasi masalah. b) Menentukan strategi pembelajaran. c) Menganalisi modalitas gaya belajar peserta didik. dan d) Menentukan jenis pembelajaran daring yang sesuai.

Kondisi antara peserta didik, orang tua, atau wali murid satu dengan yang lain memang berbeda, ada yang mampu dan ada yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Begitu juga dengan guru itu sendiri. Tak menampik soalan memang jika terdapat guru yang masih gagap dengan teknologi. Oleh karena itu, proses ini masuk dalam mengidentifikasi masalah.

Penentuan strategi pembelajaran menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi peserta didik. Adapaun yang menjadi hal yang utama adalah pertimbangan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah dan kemampuan guru ber IT serta peserta didik. Apakah mampu dilaksanakan atau menjadi sebuah kendala.

Simak Juga: Laporan Kerja Kepala Sekolah di Masa Pandemi Covid

Kepala sekolah dan guru juga diharapkan untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan ketersediaan sarana dan prasarana serta kesiapan orang tua.

Setelah mengidentifikasi masalah dan penentuan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Guru selanjutnya adalah memperhatikan tipe belajar peserta didik agar pembelajaran dapat efektif dilakukan dengan berbagai tipe, misalnya; Tipe Visual, Tipe Auditori, dan Tipe Kinestetik.

Masing-masing tipe diatas merupakan syarat dalam menganalisis modalitas gaya belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru nantinya.

Simak Juga: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Oleh Guru

Guru dapat memilih pembelajaran yang sesuai dengan membuat kesepakatan untuk menentukan jenis pembelajaran daring jarak jauh yang sesuai, apakah menggunakan WhatsApp, Google Classroom, Google G Suite for Education, Kelas Pintas, Rumah Belajar, Morosoft Office 365, dan masih banyak yang lain.

10 Manajemen Pembelajaran Daring Jarak Jauh Yang Dilakukan Oleh Guru

Yang perlu diingat dalam pembelajaran daring jarak jauh yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik, yaitu:

1. Buatlah  variasi dalam pemberian tugas pada peserta didik menggunakan  aplikasi untuk berkomunikasi yang berbeda  agar peserta didik tidak bosan.
2. Penugasan yang menantang dan sesuai dengan isu yang sedang hangat dibicarakan.
3. Memberi pengalaman bermakna yaitu pembelajaran harus mengajarkan Cara belajar (Learning How to Learn), bukan Learning What to Learn (belajar tentang sesuatu).
4. Memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup misalnya pembelajaran tentang kecakapan  yang berkaitan pencegahan Covid 19  dan pembiasaan  hidup bersih.
5. Menghilangkan membuat peserta didik stres dengan tidak menuntut ketuntasan target kurikulum namun menggunakan kurikulum darurat.
6. Membangun motivasi instrinsik peserta didik agar semangat belajar tetap terjaga.
7. Memantau perkembangan belajar peserta didik.
8. Memberi  penghargaan atas keberhasilan kepada peserta didik yang menyelesaikan tugas.
9. Memberi  umpan balik yang  segera dan rutin yang bersifat kualitatif dan berguna bagi  guru, tanpa diharuskan memberi skor/kuantitatif.
10. Memberi bimbingan dan arahan dalam pengerjaan tugas dengan jelas dan menyediakan waktu untuk berbincang secara rutin.

Ringkas Manajemen Pembelajaran Daring Jarak Jauh Yang Dilakukan Oleh Guru

Secara ringkas dapat dsimpulkan bahwa manajemen pembelajaran daring dilakukan oleh Guru terhadap peserta didik pada masa Pandemi Covid-19 yaitu:

1. Tentukan Strategi
2. Kenali Gaya Beajar Peserta Didik
3. Berikan Ice-Braker
4. Bahan Pembelajaran yang Menarik.
5. Berikan Umpan Balik dan Evaluasi.
6. Berikan Reward.

Ringkasan tersebut merupakan tips yang dapat di angan-angan dan dilaksanakan oleh guru terhadap peserta didik selama masa Pandemi atau belajar dirumah berlangsung lama.*)

Klik "Baca Selengkapnya"

Pelaksana PBJ Pada Tugas Tambahan GTK di Aplikasi Dapodikdasmen

Dapodikdasmen - Pelaksana PBJ Pada Tugas Tambahan GTK di Aplikasi Dapodikdasmen diatur dalam Permendikbud Nomor 14 tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan.

Simak: Pengadaan Barang atau Jasa Satuan Pendidikan Permendikbud No 14 Tahun 2020

Pelaksana PBJ (Pengadaan Barang/Jasa)

Pelaku PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) Satuan Pendidikan terdiri atas Pelaksana dan Penyedia.

Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan adalah pihak yang melakukan PBJ Satuan Pendidikan dengan dan atas nama Satuan Pendidikan, dimaksudkan agar pelaksanaan PBJ di Satuan Pendidikan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Pelaksana PBJ di satuan pendidikan adalah kepala satuan pendidikan. Oleh karena itu Kepala Sekolah jenjang satuan pendidikan berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa (PBJ) pada sekolahnya.

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pelaksana PBJ di Satuan Pendidikan, jika dibutuhkan kepala Satuan Pendidikan dapat menunjuk melalui rapat untuk memilih atau menetapkan pendidik atau tenaga kependidikan secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa (PBJ).

Penyedia PBJ (Pengadaan Barang/Jasa)

Pelaku Penyedia Pengadaan Barang atau Jasa Satuan Pendidikan berupa perorangan atau badan usaha.

Sinkronisasi Aplikasi Dapodikdasmen untuk PBJ (Pengadaan Barang/Jasa)

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka pada Aplikasi Dapodikd telah ditambahkan fitur atau referensi baru “Pelaksana PBJ” pada data Tugas Tambahan GTK.

Untuk mengaktifkan referensi baru tersebut dan melakukan pengisian datanya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Lakukan sinkronisasi Aplikasi Dapodikdasmen versi 2020.
   Pada tahap sinkronisasi ini bertujuan untuk menurunkan referensi baru “Pelaksana PBJ” ke dalam Aplikasi Dapodikdasmen.
2. Penunjukan atau penetapan pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagai pelaksana PBJ oleh Kepala Sekolah.
3. Melakukan pengisian data SK Pelaksana PBJ di Aplikasi Dapodikdasmen pada data Tugas Tambahan di fitur Formulir GTK (Data Rincian GTK)
4. Periksa hasil input data Pelaksana PBJ pada daftar tugas tambahan yang ada pada menu GTK
5. Perlu dipastikan pula GTK yang memiliki tugas tambahan Pelaksana PBJ telah memiliki akun GTK.
6. Lakukan sinkronisasi untuk mengirim data Pelaksana PBJ

Pastikan ada Surat Keputusan Penunjukan atau penetapan pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagai pelaksana PBJ oleh Kepala Sekolah

Klik "Baca Selengkapnya"

Cary Over Dana Tunjangan Sertifikasi Guru Tahun 2019 Dibayarkan Tahun 2020

Cary Over Dana Tunjangan Sertifikasi Guru Tahun 2019 Dibayarkan Tahun 2020. Kemungkinan besar demikian sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Nazarudin Kompeten, salah satu Admin GTK.

Melalui channel youtubenya demikian (Simak sumber: https://www.youtube.com/watch?v=oNCl5Rp_aS8) jika tidak ada kendala maka tunjangan sertifikasi guru yang tertunda dan masuk dalam daftar cary over akan dibayarkan di tahun anggaran 2020.

Apalagi banyak dari guru maupun kepala sekolah yang berasal dari lembaga swasta yang diangkat oleh yayasan hingga sampai saat ini belum menerima dana tunjangan sertifikasi triwulan 4 untuk bulan Oktober, November, dan Desember di tahun anggaran 2019.

Oleh karena itu, sebagai bahan literasi informasi bagi kepala sekolah atau guru tetap yayasan atau guru yayasan yang belum menerima tunjangan sertifikasi triwulan 4 tahun 2019 dapat menjadikan sumber diatas sebagai bahan informasi guru.

Entah apa yang menjadi penyebabnya, apakah masalah tersebut berkaitan dengan rekening guru penerima dana tunjangan sertifikasi dikarenakan rekening tidak aktif dengan saldo nol rupiah sehingga di tutup otomatis oleh bank sehingga pemilik rekening lupa untuk melakukan pengisian ulang agar terdapat saldo ataukah disebabkan karena SKTP terlambat terbit.

Bisa jadi! Untuk itu cek kembali saldo rekening Bapak atau Ibu Guru penerima tunjangan sertifikasi.

Jika tunjangan sertifikasi guru di tahun yang sama (Tahun Anggaran 2019) maka pembayaran langsung diajukan ulang, tetapi jika sudah sudah beda tahun anggaran (Tahun Anggaran 2020), maka dana tunjangan sertifikasi guru akan di proses pada tahun berikutnya dengan mekanisme cary over.

Cary Over

Cary over adalah pembayaran tunjangan profesi guru yang sudah terbit SKTP namun belum bisa dibayarkan. Cary over disebabkan karena administrasi, misalnya: rekening mati, salah ketik rekening, belum punya rekening, salah nama pada rekening dan lain sebagainya.

Inti pokok bahasanya adalah dana tunjangan sertifikasi gagal masuk ke rekening penerima tunjangan sertifikasi.

Jika masalah rekening mati maka akan terjadi retur dan uang pembayaran tunjangan sertifikasi akan kembali ke kas negara dan pihak pengelola akan mengajukan ulang proses pembayarannya.

Bagi guru yayasan yang statusnya Bukan Guru Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) maka status pembayarannya dilakukan oleh pusat, beda dengan PNS yang statusnya pembayarannya dilakukan oleh daerah.

Simak juga: Pengadaan Barang atau Jasa Satuan Pendidikan Permendikbud No 14 Tahun 2020

Cary Over Kordinasikan dengan Operator Simtun Dinas

Cary Over Dana Tunjangan Sertifikasi Guru Tahun 2019 bagi guru yayasan atau guru tetap yayasan yang belum menerima sisa di triwulan ke 4 untuk bulan Oktober, November, dan Desember, dapat berkordinasi dengan Operator Simtun Dinas masing-masing Kabupaten atau Kota diwilayahnya.

Langkah kordinasi ke Operator Tunjangan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dilakukan agar data cary over dapat disampaikan ke pengelola tunjangan yang berada di pusat untuk segera di proses cary overnya pada tahun berikutnya atau di tahun anggaran 2020.

Tunjangan Sertifikasi Cary Over Hilang atau Hangus

Apakah tunjangan sertifikasi hilang atau hangus?

Tunjangan sertifikasi tidak akan hilang atau hangus selama data guru atau kepala sekolah tersebut sudah terbit SKTP dan akan tetap dibayarkan meski tidak tepat waktu.

Simak juga: SK Inpassing Tahun 2019 Terbit Segera Cek Info GTK

Simpan Info GTK Cary Over Dana Tunjangan Sertifikasi Guru Tahun 2019

Sebagai bentuk jaga diri jika nanti ketika berkordinasi ke Operator Tunjangan Dinas di masing-masing Kabupaten atau Kota apa yang perlu kita bawa.

Untuk itu, jangan sampai hilang Info GTK Guru yang belum cair di triwulan ke 4 untuk bulan Oktober, November, dan Desember Tahun 2019 atau Periode Juli-Desember 2019 di Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020.

Lantas bagaimana jika belum sempat menyimpan data tersebut?

Simak langkah-langkah berikut:

1. Buka laman Info GTK atau klik tautan berikut: https://info.gtk.kemdikbud.go.id/
2. Klik Info GTK 20192 Periode Juli-Desember 2019 di pojok kanan atas.
3. Masukkan email, password, dan kode pada Login Validasi Data Guru
4. Tekan Login

Setelah laman Info GTK terbuka, simak Status Tunjangan Profesi kemudian scroll ke bawah pada Status Pembayaran. Lihat Bulan Oktober, November, dan Desember. Lihat No. SPM, No. SP2D, Tanggal SP2D, Jumlah Sebelum Pajak, dan Status apakah sudah disalurkan.

Jangan lupa simpan Info GTK tersebut sebagai arsip jika status pembayaran Cary Over Dana Tunjangan Sertifikasi Guru belum dicairkan sebagai bentuk jaga-jaga diri. 

Klik "Baca Selengkapnya"

Cek Nomor Regristasi Kepala Sekolah

Cek Nomor Regristasi Kepala Sekolah | Di awal rilis Aplikasi Dapodik Versi 2020, Operator Sekolah diminta untuk mengisikan data Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) ke dalam aplikasi dapodik.

Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) tersebut dimasukkan ke dalam form data isian kepala sekolah. Apabila Kepala Sekolah pernah mengikuti proses Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (Diklat Cakep) dan dinyatakan lulus tentunya akan berhak memiliki sertifikat Diklat tersebut.

Diklat Calon Kepala Sekolah (Diklat Cakep) diselenggarakan oleh LPPKS atau Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota.

Jika sebelumnya Kepala Sekolah memeriksa datanya melalui NUKS pada browser melalui tautan SIM NUKS, untuk saat ini layanan tersebut tidak bisa digunakan dan proses pengecekan SIM NUKS telah berganti nama menjadi SIM NRKS atau Sistem Informasi Manajemen Nomor Regristasi Kepala Sekolah.

LPPKS sendiri telah menyediakan laman situs berupa pengecekan data kepala sekolah bagi yang pernah mengikuti Diklat Cakep maupun yang sudah mengikuti diklat penguatan kepala sekolah.

Bagi Kepala Sekolah yang pernah mengikuti Diklat Cakep maupun yang sudah mengikuti diklat penguatan kepala sekolah dapat melihat datanya melalui Sistem Informasi Nomor Registrasi Kepala Sekolah yang beralamat di laman http://lppks.kemdikbud.go.id/sttpp#cari_sertif.

Bagi Bapak atau Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengikuti diklat dan dinyatakan lulus serta ingin memeriksa datanya, apakah sudah terdata di SIM NRKS atau Sistem Informasi Manajemen Nomor Regristasi Kepala Sekolah, dapat mengikuti tahapan berikut:

1. Klik atau buka tautan berikut.
   http://lppks.kemdikbud.go.id/sttpp#cari_sertif
2. Tutup keterangan pada layar beranda.
   Sistem ini hanya untuk melihat Nomor Registrasi Kepala Sekolah tidak bisa digunakan untuk update data. Update data silahkan ke dapodik.
3. Cari Berdasarkan NIP/NUPTK/NRKS.
   Silahkan masukkan dengan memilih salah satu.
4. Cari Berdasarkan Nama
   Isikan Nama Lengkap tanpa gelar
5. Pilih Berdasarkan Wilayah
   Cari Nama Provinsi sesuai tempat tugas.
6. Tekan tombol: Cari Sekarang.

Hasil pencarian data akan menampilkan Nama, Unit Kerja, NRKS, Detail, dan Status. Untuk dapat mencetak data tersebut, klik pada bagian Detail. Simpan data pdf tersebut.

Klik "Baca Selengkapnya"

Apa Yang Dapat Kita Sampaikan Ke Peserta Didik Tentang Covid 19

Sebagai bahan Literasi Informasi pembelajar bagi Bapak atau Ibu Guru dalam memahami yang sedang terjadi saat ini karena mewabahnya sebuah virus yang terjadi di tahun 2019 hingga menjadikan sebuah pandemi global.

Semua negara tidak hanya di negara asalnya yang saat ini mewabah dikarenakan Covid-19 di Negara kita Indonesia juga sedang memeranginya agar dapat memutus rantai penyebaran yang semakin banyak sehingga Guru di setiap jenjang dapat menyikapi dan menyampaikan kepada peserta didik baik jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas hingga Perguruan Tinggi maupun dapat menyampaikan kepada masyarakat ingkungan sekitar.

Dinyatakan Pandemi oleh WHO dikarenakan semakin global tingkat penyebarannya yang terjadi sejak kasusnya di tahun 2019 dan hingga kini yang tak kunjung reda bahkan semakin banyak pasien yang meininggal akibat terjangkit Virus Corona.

Apa Yang Dapat Kita Sampaikan Ke Peserta Didik

Untuk tahu pasti, Bapak atau Ibu Guru dapat secara gamblang menyampaikan kepada peserta didik Tentang Covid 19, Apa Itu Covid 19, Awal Mula Covid 19, Bagaimana Gejalanya, Cara Penularan Hingga Pencegahan.

Apa Itu Covid 19 atau Corona Virus Disease

Corona Virus Disease atau Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 yang dalam Bahasa Indonesia adalah koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2).

Bagi penderita Corona Virus Disease atau Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sehingga Si Penderita mengalami sakit tenggorokan dan pilek, atau bersin-bersin yang lebih jarang ditemukan. Penderita yang paling rentan dapat berujung pada pneumonia atau radang paru-paru dan terjadi kegagalan pada multiorgan.

Infeksi penyebaran atau penularan dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan air (droplet) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan ketika saat batuk atau bersin. Secara klinis rentang waktu dari infeksi virus dari penderita yang menularkan hingga timbulnya gejala berkisar antara 1 hari sampai dengan 14 hari dengan rata-rata 5 hari dapat di identifikasi gejala awalnya.

Awal Mula Covid 19

Awal mula Corona Virus Disease atau Covid-19 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di Provinsi Hubei Cina pada Bulan Desember Tahun 2019.

Corona Virus Disease atau Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menyatakan nama resmi sebagai Covid-19 pada bulan Februari 2020.

Bagaimana Penderita Gejala Covid 19

Awal mula penderita yang mengalami Corona Virus Disease atau Covid-19 dapat dilihat secara umum adalah batuk kering, demam, dan sesak napas.

Diperkirakan bagi yang mengalami gejala awal secara umum seperti batuk kering, demam, dan sesak napas dapat muncul antara 2 sampai 14 hari setelah paparan, jika ada kasus penderita yang terisolasi menunjukkan hal-hal tersebut bisa jadi akan terisolasi mungkin lebih lama.

Menurut penelitian yang telah diterbitkan dalam Annals of Internal Medicine pada 10 Maret 2020, bahwa masa periode inkubasi rata-rata diperkirakan 5 hari, dan hampir semua ( 98%) pasien yang telah terinfeksi akan mengalami gejala dalam 12 hari.

Jika penderita mengalami gejala tersebut, maka penderita harus tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran penyakit ke masyarakat. Gunakan masker untuk membantu pencegahan penyebaran penyakit ke orang lain.

Cara Penularan Covid 19

Bapak atau Ibu Guru dapat menyampaikan kepada peserta didik, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar tentang Cara penularan Corona Virus Disease atau Covid-19.

Penularan Corona Virus Disease atau Covid-19 dapat terjadi melalui:

1. Pernapasan, ketika orang bersin, batuk yang air ludahnya dapat menempel ke orang lain.
2. Kondisi batuk atau bersin di dalam ruangan.
3. Menyentuh permukaan penderita secara langsung kemudian kita menyentuh mata, kulit, hidung atau mata.
4. Bersentuhan secara langsung.

Tindak Pencegahan Covid 19

Bapak atau Ibu Guru Literasi, dari beberapa paparan dan berita dapat kami himpun beberapa tindak pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya penularan atau penyebaran Corona Virus Disease atau Covid-19, diantaranya:

1. Cuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan sabun dan air selama 20 detik atau gunakan pembersih tangan berbasis alkohol (setidaknya 60%).
2. Hindari kontak dengan orang lain yang sakit
3. Hindari menyentuh mulut, hidung, mata atau wajah.
4. Tutup ketika batuk dan bersin dengan tisu atau lakukan dengan menutup ke siku.
5. Bersihkan permukaan lantai atau tembok dinding dengan disinfektan (larutan pembersih berbasis alkohol atau pemutih paling cocok untuk coronavirus)
6. Masker wajah tidak akan melindungi kita dari Covid-19, tetapi akan membantu mencegah penyebaran penyakit ke orang lain.
7. Lakukan jarak berinteraksi sosial, kurang lebih jaraknya 1 sampai 2 meter antar orang per orang saat berada di kerumunan.

Dengan yang telah dipaparkan meski kurang begitu rinci maka Apa Yang Dapat Kita Sampaikan Ke Peserta Didik Tentang Covid 19 dapat menambah wawasan peserta didik tentang mewabahnya Corona Virus Disease atau Covid-19.

Klik "Baca Selengkapnya"

Seleksi Guru Penggerak 2020, Gurunya Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

Seleksi Guru Penggerak 2020, Gurunya Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah di Kabupaten/Kotanya masing-masing yang saat ini sedang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nadiem Makarim).

Dalam masing-masing unit jenjang satuan pendidikan harus ada minimal satu orang guru yang dapat menjadi guru penggerak. Penggerak bagi dirinya sendiri, guru teman sejawat, sekolah, lingkungan, dan peserta didik.

Guru Penggerak sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Menteri mengatakan, "guru penggerak harus bisa mengambil tindakan secara inisiatif untuk melakukan perubahan pada muridnya". Interaksi hubungan antara guru dan wali murid sebagai orang tua penggerak juga sangat bermanfaat untuk murid itu sendiri ketika berada di sekolah.

Program-program guru yang rencana dan akan dilaksanakan untuk tahun 2020 adalah mencari sebanyak mungkin guru penggerak untuk menjadi gurunya guru melalui proses identifikasi secara nasional.

Lingkup wilayah proses pencarian dan identifikasi skala nasional guru yang terbaik untuk mengajar guru lain biasanya berasal dari daerah yang sama di dalam Kabupaten/Kota.

Tak hanya proses seleksi dan administrasi saja nantinya yang dijadikan bahan acuan, tetapi juga ada proses interview yang dilakukan dalam mencari dan mengidentifikasi untuk menentukan guru penggerak menjadi gurunya guru di wilayah Kabupaten/Kota.

Setelah di tentukan siapa nantinya yang menjadi guru penggerak (Master Teacher) gurunya guru di masing Kabupaten/Kota, maka guru-guru tersebut akan mengikuti kepelatihan di Balai Guru Merdeka.

Dimasa depan, guru-guru yang mengikuti kepelatihan di Balai Guru Merdeka tersebut dapat menjadi pemimpin untuk menjadi gurunya guru, calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas dan seterusnya sehingga dapat mencapai skala nasional dalam berkompetisi menciptakan sekolah unggulan yang terbaik berdasarkan alat ukur berupa azas kompetensi dan hasil survey.

Paradigma seleksi guru penggerak 2020 dan sistem kepelatihan pun juga akan di ubah. Tak tanggung-tanggung, nantinya sebanyak 10.000 Guru Merdeka disediakan dengan alokasi Rp. 240,5 M. Proses sosialisasi dan kesepakatan peran guru penggerak, sistem seleksi guru penggerak yang berasal dari eksternal maupun internal, dan Guru Penggerak yang mengajar di CoE (Center of Excellence) dan PPG.

Sebanyak 35.000 guru akan dilatih melalui Balai Guru Merdeka atau Center of Excellence dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 259,1 M. Sebagai rincian kegiatan untuk Unit Pendidikan terpadu Kemendikbud (Pendidikan dalam jabatan untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas), Membangun ekosistem pembelajaran GTK, dan Kolaborasi bersama LPTK, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan organisasi guru.

Sejumlah 35.000 Guru akan dilatih oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melalui Program Merdeka. Pelibatan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) yang memenuhi syarat dalam peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan akan mendapat alokasi dana yang juga tak tanggung-tanggung, sebesar Rp. 595,8 M.

Revitalisasi PPG untuk peningkatan kualitas sebanyak 20.000 Guru disertifikasi dengan alokasi anggaran Rp. 163,5 M untuk kegiatan PPG dalam jabatan, Revisi kurikulum PPG, dan Pengembangan model-model PPG inovatif.

Untuk persiapan atau tahap seleksi PPG Pajabatan, Pelatihan 8.000 pengajar PPG Pra Jabatan, Seleksi dan asesmen 100.000 calon peserta PPG Pra Jabatan alokasi dana yang di gelontorkan sebesar Rp. 258,2 M.

Khusus 10 Kabupaten di Provinsi Papua akan melanjutkan penuntasan program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP)  berbasis zonasi dengan penyediaan alokasi Rp. 32,5 M.

Sebanyak 514 Kabupaten/Kota akan memperoleh penataan dan distribusi guru oleh Dinas dengan realokasi distribusi dengan alokasi Rp. 109,8 M dengan melihat diantaranya; Penentuan formasi kebutuhan guru, Kajian tata kelola guru, dan Penyusunan regulasi.

Pertanyaannya, akankah anda termasuk menjadi salah satu peserta Seleksi Guru Penggerak 2020, Gurunya Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah?

Klik "Baca Selengkapnya"

Pokok-pokok Kebijakan BOS 2020

Pokok-pokok Kebijakan BOS 2020 yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode Ketiga sebagaimana yang di paparkan berbeda dengan tahun sebelumnya 2019.

Jika Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tahun 2019, dimana Program Pemerintah Pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang bisa digunakan untuk administrasi sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana prasarana sekolah dan lain-lain, maka penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2020 dibuat fleksibel, salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer.

Di tahun 2019, sistem salur dan jumlah dana BOS untuk sekolah ditentukan berdasarkan banyaknya siswa dan kemudian disalurkan melalui Pemerintah Provinsi. Secara alur, dana dari Kementerian Keuangan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi kemudian di salurkan ke Rekening Sekolah baik pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Alokasi penggunaan dana BOS tahun 2019 dibatasi sesuai dengan kategori penggunaan, pembayaran honor dan pembelian buku teks dan non-teks misalnya. Pembayaran honor untuk sekolah negeri maksimal 15% dari jumlah penerimaan dan 30% untuk sekolah swasta, begitu juga dengan pembelian buku teks dan non-teks yang anggaran maksimalnya 20% dari total dana BOS.

BOS tahun 2020. Sebagai langkah pertama, Mendikbud berkolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk menentukan arah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya mencapai hingga 50 persen," dikatakan Mendikbud di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/02/2020).

4 Pokok Kebijakan BOS 2020

Terdapat 4 Pokok Kebijakan BOS 2020 yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim (Merdeka Belajar Episode Ketiga) yang berkolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri di Kantor Kementerian Keuangan.

1. Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah.
   Secara alur, dana dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah melalui tahapan penyaluran sebanyak 3X per tahun.
   Pemberlakuan Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemdikbud dengan verifikasi data oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
   Batas akhir pengambilan data 1X per tahun (31 Agustus) untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD-P.
   Manfaat Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah yaitu mempercepat proses penerimaan dana BOS dan mengurangi beban administrasi sekolah.
2. Penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah.
   Pembayaran honor maksimal 50% untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru).
   Pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.
   Tidak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. 
3. Nilai Satuan BOS meningkat
   Untuk peningkatan satuan BOS per peserta didik di tahun 2020 mengalami kenaikan masing-masing Rp. 100.000, diantaranya untuk jenjang SD Rp. 900.000 (13%), SMP Rp. 1.100.000 (10%), dan SMA Rp. 1.500.000 (7%).
4. Pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel.
   Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah dilakukan secara daring (dalam jejaring) melalui Portal BOS pada laman https://bos.kemdikbud.go.id/ menjadi syarat penyaluran BOS tahap ketiga. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan BOS.
   Secara transparansi, sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.

Sebagai bahan penutup untuk Pokok-pokok Kebijakan BOS 2020, Kemendikbud dalam rencana penerapan kedepan akan membuat sebuah sistem berupa platform teknologi sebagai bentuk transparansi penggunaan dana BOS yang di lakukan oleh sekolah.

Klik "Baca Selengkapnya"

Model Format RPP Sesuai Edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019

Model Format RPP Sesuai Edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019 juga disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Seperti apa yang sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, bahwa Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini terkait dengan Pelaksanaan Kurikulum 2013.

Apa saja isi surat edaran tersebut? Simak hal-hal tersebut.

Hal-hal yang disampaikan terkait Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini dengan Pelaksanaan Kurikulum 2013, meliputi:

1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid.
2. Bahwa dari 13 (tiga belas) komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (assessment) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap.
3. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP), dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-sebesarnya keberhasilan belajar murid.
4. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3.

Sedangkan Model Format RPP Sesuai Edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019 terdiri atas:

Nama Satuan Pendidikan

Mata Pelajaran/Tema

Kelas/Semester

Materi Pokok

Alokasi Waktu

1. Tujuan Pembelajaran
2. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
   2.1 Alat dan Bahan
   2.1.1. Alat
   2.1.2. Bahan
   2.1.3. Pertanyaan
   2.2. Siswa berlatih praktik/mengerjakan tugas halaman buku ...
   2.3. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok/individu
   2.4. Menyimpulkan dan Penilaian Pembelajaran
   2.4.1. Kesimpulan Pembelajaran
   2.4.2. Penilaian

Tempat dan Tanggal

Mengetahui Kepala Sekolah dan Guru Mata Pelajaran/Kelas

Nama dan NIP

Kerangka Model Format RPP Sesuai Edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana berikut:

Untuk mengetahui Surat Edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019, simak pada tautan berikut: Penyederhanaan RPP Diatur Dalam Surat Edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019.

Klik "Baca Selengkapnya"

Penyederhanaan RPP Diatur Dalam Surat Edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019

Penyederhanaan RPP Diatur Dalam Surat Edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Langkah awal yang dilakukan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nadiem Anwar Makarim) terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013 yakni penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Seperti yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Surat Edaran yang terbit tanggal 10 Desember 2019.

Edaran Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tersebut disampaikan sebagaimana berikut:

1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid.
2. Bahwa dari 13 (tiga belas) komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (assessment) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap.
3. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP), dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-sebesarnya keberhasilan belajar murid.
4. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka l, 2, dan 3.

Untuk lebih jelasnya, simak Surat Edaran Berikut: Surat Edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Dari edaran tersebut, Lampiran tentang Model Format RPP juga disampaikan sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019.

Simak kerangka penyederhanaan pada tautan berikut: Model Format RPP Sesuai Surat Edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019.

Klik "Baca Selengkapnya"